Politik Uang & Politik Identitas, Tantangan Pilkada Serentak 2020

andre vincent wenas

Oleh: Andre Vincent Wenas

Pendidikan politik oleh pemerintah, parpol dan golongan cendekiawan mesti terus menerus dilakukan. Terutama dalam menghadapi pilkada serentak 2020 yang sebentar lagi akan dilaksanakan di 270 daerah seluruh Indonesia.

Pilkada serentak ini rencananya akan dilakukan bulan September tahun depan. Masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan, satu diantara yang terpenting adalah konsientisasi (proses penyadaran) politik rakyat. Agar mereka bisa memilih dengan bijak dan cerdas, bukan lantaran disiram duit saat serangan fajar. Atau juga memilih berdasarkan politik identitas (keagamaan atau etnisitas/kesukuan). Apa yang terjadi di pilkada ibu kota Jakarta tahun 2017 lalu jadi pelajaran berharga bagi kita semua.

Tatkala kompetensi dan rekam jejak sang calon dipinggirkan dan lebih mengemukakan primordialisme sempit sebagai kriteria utama, maka ayat dan mayat pun jadi arsenal perang menyembur kebohongan (hoaks) sampai hati nurani dan pikiran jernih luluh lantak. Hasilnya? Manajemen kota yang amburadul dan pengelolaan anggaran yang gelap gulita. Masalahnya di tengah kegelapan ini para vampir APBD gentayangan menghisap darah pajak rakyat dengan rakusnya. Program pembangunan hanya fatamorgana dalam bentuk olah kata.

Pilkada yang bebas Hoaks, Politik Uang dan Politik Identitas.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak bakal digelar pada 23 September 2020 mendatang. Demikian hasil rapat bersama yang dilakukan KPU dan Komisi II DPR untuk membahas PKPU dalam Pilkada 2020.

Menanggapi ini, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Wiliam Aditya Sarana menyatakan caveat (peringatan dini), “Saya pengalaman sebagai caleg berkampanye 1 tahun, jadi saya tahu betul politik uang dan sembako itu banyak dilakukan.” Seperti diberitakan Okezone, Jumat (20/12/2019).

Celakanya politik uang dalam pemilihan umum seperti ini dianggap sudah lumrah dilakukan, bahkan dianggap wajar. Kalau tidak bagi-bagi duit maka dianggap tidak wajar! Ini adalah patologi sosial yang akut (parah) dan kronis (menahun). Patologi Sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.

“Pertama bawaslu dan polisi melakukan penindakan yang tegas dan ketat pada pelaku penyerangan fajar kali ini, kedua untuk mencegah caleg memberikan uang, biaya-biaya ilegal seperti jual beli nomor urut, uang mahar, dan lain-lain dihentikan oleh oknum parpol,” demikan saran William A. Sarana.

Partai politik ikut andil bertanggungjawab atas carut marutnya moral politik ini. Uang setoran bulanan untuk kas partai yang dipotong dari gaji anggotanya yang terpilih merupakan praktek premanisme politik yang selama ini sudah dianggap wajar pula. Partai politik bukannya jadi wadah penyiapan dan pembinaan kader yang mumpuni, tapi sekedar jadi calo penjaringan buat mereka yang mau jalan pintas dengan metode suap dan kongkalikong. Kasus di Gerindra jadi contoh dan preseden buruk dimana anggotanya yang terpilih bisa semena-mena diganti oleh anggota lain yang tidak terpilih. Entah dengan ilmu hitam apa ia bisa menggeser teman separtainya dan akhirnya mengangkangi kursi dewan yang seharusnya terhormat itu.

Masyarakat juga harus terus menerus disadarkan lewat edukasi bahwa korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah dan anggota dewan bermula dari uang yang mereka terima saat mendapatkan serangan fajar. Ini jelas ketidak pedulian massif terhadap bobroknya kondisi pemilihan umum kita. Dimana seharusnya pemilu menjadi suatu mekanisme demokratis yang bisa melahirkan para pemimpin terbaik berdasarkan kompetensi, integritas, visi-misi, progam dan komitmennya.

Kita semua juga berharap supaya tak ada lagi politik identitas dalam Pilkada 2020 nanti. Namun kita semua tidak bisa hanya berhenti hanya berharap saja. Perlu aksi nyata untuk mengikis praktek politik identitas ini. Kita semua tahu bahwa politik identitas itu muncul ketika masyarakat punya jiwa intoleran dalam hatinya. Sifat intoleran ini adalah akibat salah didik sejak kecil dan dari lingkungan keluarga dan kehidupan bertetangga (sosial).

Setiap kepala daerah mulai dari gubernur, bupati atau walikota sampai perangkat di kecamatan dan kelurahan mesti bergerak bersama organisasi kemasyarakatan untuk terus menggalang solidaritas kebangsaan. Sifat intoleran sangatlah detrimental dengan semangat persatuan. Mudah-mudahan kita semua bisa ambil hikmah dari pelajaran pahit sejak Pilgub DKI Jakarta yang kental memakai politik identitas. Akibatnya memang sangat memuakkan seperti yang sekarang dialami rakyat ibu kota.

Keledai pun tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kita?

21/12/2019
Andre Vincent Wenas*DRS,MM,MBA. Sekjen *Kawal Indonesia – Komunitas Anak Bangsa