Hibualamo dalam Perspektif Kepariwisataan : Haringi Oli Nanga Ahala

Yerik Afrianto Singgalen, A.Md.Par., S.SI., M.SiYerik Afrianto Singgalen, A.Md.Par., S.SI., M.Si

Mencari yang pernah “Ada” (Haringini Oli Nanga Ahala) dalam konteks kultur secara ekspresif menggambarkan upaya untuk merekonstruksi identitas budaya yakni eksistensi norma sosial dalam atraksi kebudayaan masyarakat yang telah mengalami degradasi maupun rekonseptualisasi akibat akulturasi dan asimilasi. Kerentanan terhadap perubahan merupakan bentuk adaptasi terhadap suatu kondisi yang berujung pada pilihan untuk “bertahan” atau “berubah”. Resistensi mempertahankan sebuah tradisi mencerminkan sikap konservatif sedangkan perubahah secara periodik mengikuti perkembangan jaman dinilai adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa argumentasi mengenai potret kehidupan sosial-budaya dan ekonomi masyarakat tergantung pada paradigma atau perspektif yang digunakan sebagai dasar berpikir. Bahkan, perbedaan perspektif tentang kebudayaan memungkinkan terjadinya kontradiksi akibat persoalan subjektifitas dan objektifitas. Oleh sebab itu, opini dengan judul “mencari yang pernah ada” merupakan reinterpretasi konseptual atraksi kebudayaan masyarakat di Halmahera Utara dalam perspektif livelihood in tourism, pariwisata berbasis komunitas (Community-Based Tourism), serta isu-isu kontemporer pembangunan pariwisata berkelanjutan di era disruptif (Sustainable Tourism Development) terutama bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi Revolusi Industri 4.0.

Dalam perspektif livelihood, pengembangan pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Secara kontekstual, kebudayaan menjadi “modal” utama yang mencerminkan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat tradisional di suatu daerah. Kebudayaan menjadi ruang bertumbuhnya ekonomi berbasis norma sosial sehingga mencerminkan otentisitas “ekonomi kerakyatan”. Nilai-nilai kearifan lokal yang bersinergi dengan praktik atau tindakan ekonomi secara kolektif menunjukkan adanya konversi modal budaya menjadi modal sosial hingga menjadi modal finansial. Norma, kepercayaan, jejaring sosial dan tindakan kolektif dalam ranah kebudayaan menjadi patron pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, kebudayaan dan kepariwisatan menjadi terpadu dalam konsep pembangunan yang berpihak pada keberlanjutan budaya lokal.  Meskipun demikian, konvergensi kebudayaan lokal dengan kepariwisataan global memungkinkan terjadinya rekonseptualisasi nilai sosial atau diversifikasi matapencaharian yang menyebabkan terjadinya degradasi nilai budaya secara signifikan. Adaptasi terhadap permintaan pasar pariwisata global memungkinkan penyedia jasa wisata menawarkan produk wisata yang jusru bertentangan dengan nilai sosial-budaya lokal hanya untuk meningkatkan pendapatan usaha dan mendominasi pasar pariwisata lokal.

Kontradiksi antara mempertahankan otentisitas kebudayaan atau memodifikasi atraksi kebudayaan sesuai permintaan pasar menjadi dilema bagi penyedia produk wisata. Secara tidak langsung, penawaran dan permintaan dalam sistem kepariwisataan berujung pada pilihan untuk tetap “bertahan” atau ikut “berubah”. Konsekuensi dari menjadikan kebudayaan sebagai produk wisata ialah kemungkinan-kemungkinan bergesernya nilai yang mengubah otentisitas kebudayaan tersebut. Hal ini berarti bahwa nilai sakral atraksi kebudayaan akan mengalami degradasi ketika menjadi komoditas pariwisata yang diperjualbelikan. Disisi lain, integrasi kebudayan dengan kepariwisataan dinilai penting sebagai upaya untuk menjajaki nilai, atraksi maupun objek material kebudayaan yang telah “hilang” atau berubah karena tergerus perkembangan jaman, sekaligus melestarikannya dalam bentuk atraksi budaya bagi wisatawan. Oleh sebab itu, konsep atau pendekatan pembangunan bersifat kontekstual berdasarkan karakteristik sosial-budaya, ekonomi dan masyarakat desa. Sinergitas tujuan, program prioritas dan langkah strategis dalam pembangunan menjadi esensial untuk mencapai keseimbangan antara mempertahankan otentisitas kebudayaan di tengah perkembangan pariwisata global yang sifatnya fluktuatif.

Pendekatan pariwisata berbasis komunitas menjadi salah satu pendekatan terpadu yang diinisiasi oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan pariwisata nasional. Secara struktural, kelembagaan pariwisata mengoptimalkan fungsi kontrol berdasarkan wilayah prioritas baik Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) maupun Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Oleh sebab itu, setiap wilayah administratif di tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki Rencana Induk Pengembangan Parwisiata Daerah (RIPPDA) bahkan Rencana Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan nasional. Masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk menentukan pendekatan pembangunan pariwisata yang relevan dengan konteks sosial-budaya dan ekonomi masyarakatnya. Secara kultural, kehidupan sosial-budaya masyarakat yang sifatnya komunal menjadi relevan dengan pendekatan pariwisata berbasis komunitas. Pemukiman berbasis Hoana dan Doomu dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Halmahera Utara menunjukkan adanya upaya mencapai kemandirian komunitas. Apabila dihubungkan dengan konteks Soa ma Tau, hirarki kepemimpinan dalam ruang keluarga mencerminkan adanya perkembangan kelembagaan secara kultural yang memiliki fungsi kendali atau koordinasi pada skala kecil. Tantangan implementasi pendekatan pariwisata berbasis komunitas ialah sinergitas struktural dengan kultural serta integrasi kepentingan antara komunitas dengan para pemangku kepentingan pariwisata lainnya.

Tata kelola pemerintahan Kolaboratif memang menjadi strategi integrasi kepentingan ala struktural dalam konteks good governance. Demikian halnya konsep hirono, hohidiai, babari, balelean, makiriwo sebagai perekat sosial dan integrasi kepentingan ala kultural dalam konteks kebudayaan masyarakat di Halmahera Utara. Kepariwisataan dapat dikembangkan melalui pendekatan struktural dan kultural. Akan tetapi, konsekuensi dari setiap pendekatan yang diadopsi ialah persoalan dominan dan subordinat. Apabila secara struktural, tatakelola dan kebijakan kepariwisataan berpihak pada perkembangan pariwisata global dengan pelbagai kerentanan di era disruptif sesuai permintaan wisatawan mancanegara maka konsekuensinya ialah : kebudayaan dimodifikasi sesuai permintaan pasar; kebudayaan hanya menjadi simbol dan brand dari digital tourism; kebudayaan menjadi komoditas pariwisata masal (mass tourism). Disisi lain secara kultural, kebudayaan yang menjadi subjek dalam pengembangan pariwisata akan menempatkan kepariwisataan sebagai strategi koping untuk beradaptasi terhadap perkembangan jaman sekaligus mempertahankan otentisitas budaya dengan memanfaatkan pariwisata sebagai : patron pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal; perlindungan nilai budaya melalui kebijakan pariwisata yang membatasi ruang kebudayaan dan kepariwisataan. Hal ini menunjukkan bahwa menempatkan kebudayaan sebagai dasar pengembangan pariwisata daerah dapat membatasi ruang untuk aktivitas wisata dan kebudayaan melalui kebijakan yang berpihak pada kebudayaan. Dengan demikian, pendekatan struktural dan kultural menjadi terpadu sekaligus langkah strategis meminimalisir konsekuensi pembangunan pariwisata yang berpotensi menyebabkan degradasi nilai sosial-budaya masyarakat di Halmahera Utara.

Kebudayaan sebagai sentral pembangunan pariwisata merupakan salah satu dari banyak pilihan pendekatan pembangunan yang dapat diadopsi untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan mengedepankan kearifan lokal sebagai produk unggulan. Oleh sebab itu, kebijakan menjadi dasar hukum yang esensial membatasi sekaligus mengarahkan tujuan pembangunan hingga mencapai keberkelanjutan. Isu-isu kontemporer pembangunan berkelanjutan pada aspek sosial-budaya ialah degradasi nilai budaya akibat akulturasi dan asimilasi. Selain itu, permasalahan lingkungan dan ekonomi muncul akibat pengembangan usaha pariwisata yang tidak ramah lingkungan, meningkatnya persaingan yang tidak kondusif hingga ketimpangan ekonomi yang mengakibatkan kesenjangan sosial. Kompleksitas pembangunan pariwisata untuk mencapai keberlanjutan di era disruptif membutuhkan regulasi yang secara spesifik mempertimbangkan keseimbangan kuantitas dan kualitas program pembangunan di bidang sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Halmahera Utara, Peraturan Daerah tentang kepariwisataan diperlukan sebagai pedoman yang menentukan arah pengembangan pariwisata daerah dalam jangka panjang.

Pengembangan pariwisata yang berbasis kebudayaan menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal sehingga menjadi langkah strategis untuk mencapai pembangunan yang keberlanjutan. Dalam konteks pariwisata berbasis kebudayaan, cultural shock berpotensi menyebabkan segregasi sosial. Apabila dihubungkan dengan konteks Hibualamo, secara simbolik pemaknaan falsafah Hibualamo dapat berkorelasi dengan esensi pelayanan prima sesuai konteks hospitality in tourism sebagai bagian dari proses mediasi masyarakat selaku penganut nilai budaya lokal dengan pengunjung yang berlatarbelakang budaya berbeda, melalui pemahaman lintas budaya (cross culture understanding). Adapun, praktik konservasi lingkungan secara tradisional yang terintegrasi dengan nilai kebudayaan lokal menjadi relevan dan lebih mudah dipahami secara kolektif mempertimbangkan habitus masyarakat berbudaya. Berbeda halnya dengan metode konservasi yang sifatnya prosedural dan kompleks karena memerlukan pemahaman regulasi yang spesifik tentang lingkungan. Akibatnya, ketidaksiapan Sumber Daya Manusia menjadi hambatan dalam perencanaan hingga implementasi program konservasi lingkungan. Dalam konteks pengembangan ekonomi kerakyatan melalui bidang pariwisata, pendekatan kebudayaan merekatkan nilai-nilai sosial dengan tindakan ekonomi yang mendorong pemerataan dan iklim usaha yang kondusif. Menjadikan nilai kebudayaan lokal sebagai dasar pembangunan pariwisata tidak berarti memperkuat batasan ruang dalam entitas yang menguntungkan aktor tertentu dengan akumulasi modal dominan, melainkan menjunjung pemerataan melalui perluasan akses publik terhadap sumberdaya yang dapat dikonversi menjadi keuntungan ekonomi, sosial-budaya bahkan lingkungan bagi masyarakat berdasarkan pemetaan wilayah adat, dengan mempertimbangkan sebaran potensi wisata di Halmahera Utara.

Era digital Revolusi Industri 4.0 menghantar paradigma baru di bidang kepariwisataan yakni pariwisata berbasis digital (Digital Tourism). Kemudahan mengakses informasi destinasi pariwisata melalui aplikasi online baik melalui search engine maupun media sosial dapat memengaruhi sistem pengambilan keputusan untuk berwisata. Selain itu, ketersediaan akses informasi bagi wisatawan di sebuah destinasi wisata menjadi cerminan kualitas manajerial objek wisata. Pelbagai kemungkinan pergeseran habitus yang sifatnya tradisional menjadi modern ditentukan oleh kebijakan dan prioritas program yang mengarahkan perkembangan sosial-budaya masyarakat. Menjadikan teknologi sebagai instrumen pendukung kebudayaan perlu diatur secara optimal melalui regulasi yang berpihak pada kedaulatan budaya. Selain itu, keterlibatan pelbagai komunitas kreatif yang aktif mengkampanyekan potensi pariwisata daerah secara digital perlu dioptimalkan hingga bersinergi dengan program pemerintah dalam bidang pemasaran destinasi pariwisata. Sebagaimana pemaknaan Hibualamo sebagai rumah bagi beberapa Soa atau Hoana, maka pembangunan pariwisata berbasis nilai budaya menjadi wadah atau ruang bagi pelbagai komunitas maupun lembaga yang bersinergi untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata daerah. Sama halnya dengan unsur pentahelix dalam pembangunan yang menunjukkan sinergitas perguruan tinggi, sektor public, sektor swasta, media dan asosiasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Generasi Pesona Indonesia di Halmahera Utara (GenPI Halut) merupakan salah satu komunitas yang dibentuk untuk mengkampanyekan secara digital pelbagai potensi pariwisata di Kabupaten Halmahera Utara, termasuk mengupayakan terwujudnya kebudayaan sebagai nilai dasar pembangunan pariwisata berbasis kearifan lokal. Menjadi milenial berdaya cipta tidak hanya dengan memiliki wawasan kebangsaan melainkan memahami kebudayaan dan nilai budaya sebagai pedoman hidup sosial bermasyarakat. Komunitas menjadi wadah menyalurkan aspirasi sekaligus memerikan ruang bagi sukarelawan untuk berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata melalui gerakan sosial peduli keberlanjutan lingkungan dan budaya Halmahera Utara. Secara kelembagaan, komunitas merupakan unit terkecil yang terbentuk berdasarkan persamaan persepsi beberapa individu yang terakumulasi secara kolektif menjadi kelompok dengan satu tujuan. Keberadaan GenPI di Kabupaten Halmahera Utara menjadi salah satu upaya untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor pariwisata daerah. Selain itu, sinergitas GenPI Halut dengan komunitas lainnya seperti Hibualamo Kreatif (HK), Komunitas Seni-Budaya Dabiloha, Pemerintah Derah dan Sektor Swasta mempermudah penyelenggaraan kegiatan kepariwisatan daerah sesuai dengan tujuan dan kepentingan masing-masing lembaga maupun komunitas. Apabila kuantitas dan kualitas komunitas pariwisata ditingkatkan dan tersebar di seluruh wilayah administratif kabupaten Halmahera Utara, maka perkembangan pariwisata daerah dapat dikoordinir dari wilayah pedesaan hingga perkotaan dengan mempertimbangkan karakteristik potensi wisata sesuai konteks sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan di masing-masing desa.

Sekali lagi, perlu ditekankan bahwa opini dengan judul “Mencari yang Pernah Ada” merupakan reinterpretasi konseptual atraksi kebudayaan masyarakat di Halmahera Utara dalam perspektif livelihood in Tourism, community based tourism, dan sustainable tourism development di era disruptif. Artinya bahwa argumen yang tertera merupakan subjektifitas penulis dalam menempatkan falsafah Hibualamo sebagai nilai dasar pembangunan pariwisata di Kabupaten Halmahera Utara, yang sifatnya represif terhadap degradasi nilai budaya, sebagai dampak dari flukatuasi trend pariwisata global. Penulis juga menarasikan konsekuensi pembangunan pariwisata berbasis kebudayaan dalam pendekatan struktural dan kultural yang menekankan pentingnya “kebijakan” sebagai dasar hukum manajerial destinasi pariwisata  dan “komunitas” yang terintegrasi dengan kepentingan pembangunan pariwisata daerah. Sebagai implikasi praktis gagasan ini, direkomendasikan agar dirumuskannya Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan Halmahera Utara yang secara spesifik mengakomodir nilai dasar pengembangan pariwisata daerah berbasis kebudayaan dan mobilisasi kelembagaan pariwisata yang berpihak pada masyarakat berbasis kearifan lokal dan berwawasan lingkungan.

Ket.Gambar/Foto (Gomatere, Jesayas Rahaguna Banari)