Keuangan Desa

My Post(10)

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), disahkan pada 15 Januari 2014. Tediri dari 16 Bab dan 122 Pasal. Selain bicara tentang Keuangan dan Aset Desa, UU Desa juga mencakup Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peraturan Desa, dan lainnya. Mengenai Keuangan dan Aset Desa diatur didalam Bab VIII, Pasal 71 hingga 77.

  1. Apa itu keuangan desa?

Adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. (Pasal 1 ayat 1).

  • hak dan kewajibanmenimbulkan: (1) Pendapatan; (2) Belanja; (3) Pembiayaan; (4) Pengelolaan Keuangan Desa.

Pendapatan:

Bersumber dari:

  1. Pendapatan Asli Desa.
  2. Alokasi APBN.

Bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

  1. bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kota/kabupaten.

Paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.

  1. alokasi dana desa perimbangan dari Kabupaten/kota.
  • Paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota dalam anggaran pendatapatn dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
  • Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan, maka Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana berimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.
  1. bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten.
  2. hibah/sumbangan,
  3. lainnya yang sah
  4. Siapa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa?
  • Kepala Desa (Pasal 75).

Dalam melaksanakan kekuasaannya itu, Kades menguasakan sebagian dari kekuasaannya kepada perangkat desa.

  1. Apa itu aset desa?

Adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja atau perolehan hak lainnya yang sah. (Pasal 1 ayat 11).

  • dapat berupa: tanah kas desa, pasar desa, tanah ulayat, pasar hewan, tambatan perahu, hutan milik desa, mata air desa.
  • dapat juga berupa:
  1. Hasil pembelian atau diperoleh atas beban APBN, APBD, APBDes.
  2. Hibah, sumbangan.
  3. Hasil dari pelaksanaan kontrak/perjanjian sesuai dengan ketentuan perundangan.
  4. Hasil kerja sama desa.
  5. Lainnya yang sah.

Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada dasarnya untuk kesejahteraan Desa, sehingga taraf hidup dan pembangunan desa semakin baik. Oleh sebab itu, akan sangat disayangkan jika terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

Diharapkan dengan semakin naik tingkat pemahaman warga desa dan juga aparatur desa, mengenai hal itu, membuat semua pihak saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu. Desa sejahtera, Indonesia Jaya.

Penulis: Advokat Hermawan Naulah, S.T., S.H. (HP-WA: 085330696969); Advokat Rochman, S.H. (HP-WA: 0813 2505 3505); Advokat Saam Fredy Marpaung, S.H., M.H. (HP-WA: 08157649795); dan Endro Nugrahardhi, S.H. (HP-WA: 08562763323).

Para penulis adalah pengiat di LBH Merbabu Jaya, beralamat di Jl. Merak No. 6, Klaseman, Salatiga.