“Kekerasan” Dalam Rumah Tangga (KDRT)

taken from: businessdayonline.comtaken from: businessdayonline.com

Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) disahkan pada tanggal 22 September 2004, namun dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak yang belum mengetahui mengenai isi UU tersebut.

Pada kesempatan kali ini, tulisan ini akan mengurai sebagian kecil dari isi UU tersebut, terkhusus mengenai apa yang dimaksud dengan “KEKERASAN”.

Pasal 1 (1) UU No. 24/2004 memberikan definisi tentang arti Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan  atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran  rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pelarangan terhadap perlakukan kekerasan seperti diatur dalam UU tersebut adalah dalam lingkungan rumah tangga. Siapa saja yang dimaksud “rumah tangga”? Pasal 2 menjelaskannya, yakni: suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri). Tidak hanya itu, termasuk  orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang dengan keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian. Apakah sudah sampai di situ saja? Rupanya tidak. UU KDRT juga memasukan setiap orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan.

Jadi jika membaca cakupan “keluarga” dalam UU KDRT, tidak hanya anggota kelurga inti ataupun karena ada hubungan darah, melainkan orang diluar keluarga inti atau karena adanya hubungan darah, namun hidup bersama (karena bekerja, dll) dalam keluarga itu.

Ada 4 (empat) kategori kekerasan yang dilarang dalam UU KDRT, yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual; dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6).

Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Bagian Penjelasan UU KDRT).

Kekerasan seksual meliputi, sebagai berikut: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 11). Tanggung jawab tersebut dilaksanakan dalam berbagai hal, mulai dari membuat kebijakan, mengedukasi masyarakat, menyampaikan sosialisasi, ataupun pelatihan.

Jika telah ada korban, pemerintah (turut bertanggung jawab, terutama dalam penanganan korban. Dalam hal memberikan bantuan-bantuan kepada korban, pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Lembaga sosial yang disebut di atas adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.

 

Penulis:

Advokat Hermawan Naulah, S.T., S.H. (HP-WA: 085330696969)

Advokat Saam Fredy Marpaung, S.H., M.H. (HP-WA: 08157649795)

Endro Nugrahardhi, S.H. (HP-WA: 08562763323).

Para penulis adalah pengiat di LBH Merbabu Jaya, beralamat di Jl. Merak No. 6, Klaseman, Salatiga.